teknobosku.com – Hay sahabat semua kembali lagi dengan saya admin di sini saya akan membahas mengenai Kementerian ESDM sudah memperpanjang kontrak batu bara Kaltim Prima Coal (Kpc) sebelum berakhir pada 31 Desember 2021 jadi Izin Usaha Pertambangan Spesifik (IUPK).
Kementerian ESDM perlihatkan sudah memberi tambahan perpanjangan operasi tambang batu bara kepada Kaltim Prima Coal (KPC). Perpanjangan itu sudah diberikan sebelum kontrak anak usaha PT Bumi Resources TBK (Bumi) ini habis pada 31 Desember 2021 lalu.
Dengan begitu, perusahaan kini sudah berubah status dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) jadi Izin Bisnis Pertambangan Spesifik (IUPK).
“Sudah ditandatangani oleh Pak Menteri Investasi sebelum berakhir, sudah menjadi IUPK,” kata Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin didalam Konferensi Pers Capaian Kinerja 2021 dan Program Kerja 2020 Sub Sektor Minerba, Kamis (20/1).
Meski begitu, Ridwan tak menjelaskan secara rinci apakah luas wilayah KPC akan diciutkan karena perubahan sosial dari Pkp2b jadi IUPK. Pasalnya, hal itu pernah berjalan pada anak usaha BUMI yang lainnya yakni PT Arutmin.
Tidak hanya Kaltim Prima Coal (KPC) dan Arutmin, pemerintah juga sudah membuat status perpanjangan PKB2B Generasi pertama yang lainnya seperti PT Kendilo Coal Indonesia. “Itu yang sudah dikeluarkan perpanjangannya,” kata dia.
Seperti diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) sudah membatalkan pasal perihal agunan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Didalam amar putusannya, MK mengganti kata ‘Dijamin perpanjangan’ di pasal 169a ayat (1) UU Nomor 3 tahun 2020 berkaitan Minerba jadi “Mampu diperpanjang”.
Setidaknya masih ada empat PKB2B yang akan habis masa kontraknya antara lain PT Multi Asa Utama (1 April 2022), PT Adaro Indonesia (1 Oktober 2022), PT Kideco Jaya Agung (13 Maret 2023), dan PT Berau Coal (26 April 2025).
Ketua Perhimpunan Pakar Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli menilai aturan MK perihal penghapusan frasa perpanjangan KK dan PKP2B yang berlaku otomatis sebagai sesuatu yang positif. Menurutnya, frasa “Dijamin” itu sebenarnya bisa jadi dua mata pisau yang berbeda.
Jika perusahaan pemegang KK dan Pkp2b beroperasi dengan baik, kata “Dijamin” itu tidak akan menimbulkan persoalan. Tapi sebaliknya, jika perusahaan ternyata punyai rekam jejak yang buruk, maka frasa “Dijamin” itu justru akan merugikan negara dan masyarakat.
Rizal menyarankan perpanjangan KK dan Pkp2b tetap harus diatur didalam UU sebagai bentuk agunan investasi di sektor pertambangan demi kepastian hukum. Ketentuan MK yang menghapus kata “Dijamin” bukan penting pemegang Pkp2b tidak mampu mengajukan perpanjangan kontrak, yang nantinya dikonversi jadi IUPK operasi produksi.
Ia melanjutkan, didalam putusan Mk, perpanjangan Pkp2b masih sangat mungkin diberikan. Setidaknya dua kali perpanjangan didalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi masing-masing paling lama 10 tahun.
“Artinya, apakah izin KK dan Pkp2b dari sebuah perusahaan mampu diperpanjang atau tidak, yang menentukan adalah performa dan rekam jejak dari perusahaan itu selama beroperasi,” katanya beberapa waktu lalu.
Bila perusahaan itu memiliki rekam jejak yang bagus, pemerintah tidak mempunyai alasan untuk tidak memperpanjang izin KK dan Pkp2b. Sebaliknya, jika rekam jejaknya buruk, pemerintah sudah sepatutnya tidak beri tambahan izin perpanjangan.
Oleh karena itu, yang harus ditekankan justru adalah proses penilaian dan evaluasi atas kinerja KK dan Pkp2b yang akan diperpanjang kontraknya. Pemerintah harus membuat baku dan ukuran berdasarkan beberapa variabel.
Seperti jumlah cadangan, umur tambang, kapasitas produksi, aplikasi good mining practice, pengelolaan lingkungan, dan reklamasi. Lantas berkenaan program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, kontribusi keuangan negara dan tempat dan juga pemenuhan kewajiban-kewajiban lainnya.
Akhir kata
Demikian pembahasan yang bisa admin sampaikan semoga artikel ini bisa bermanfaat, sekian dan terimakasih
